INDONESIA JADI KERAJAAN AJA, YANG GA ADA PEMILUNYA, LEBIH HEMAT.

Pemimpin eksekutif tertinggi di negeri yang pemimpinnya dipilih pake pemilu disebut preseden, dan sistemnya biasa disebut dengan demokrasi. Kalo pemimpin Negara yang dipilih berdasarkan keturunan disebut kerajaan. Dalam system kerajaan pemilu ga kepake, makannya irit biaya, ga kaya sekarang 50 triliyun Cuma milih pemimpin. Jadi dalam hal hemat-hematan memilih pemimpin system kerajaan sepertinya jauh jauh lebih irit. Dalam tinjauan ini demokrasi dan pemilunya knock out, kalah telak pokoknya.

Sepanjang yang saya tahu, yang dosen ajarin, bahwa dalam berbisnis kita harus mempertimbangkan apakan biaya yang kita keluarkan akan setidaknya sebanding dengan keuntungan yang kita dapatkan. Kalo merugikan kita batal aja, tapi kalo sebanding ato mungkin malah untuk patut untuk dilanjutkan. Dan saya piker ilmu ekonomi ini juga relevan untuk diterapkan dalam memilih pemimpin saat ini.

Kalo biaya sekitar 50 T itu bisa memilih pemimpin yang mampu memberikan lebih buanyak, kita perlu mempertimbankan. Misalnya gini, dengan 50T kita bisa mendapatkan pemimpin Negara seperti Umar bin Khatab yang ga mau makan enak, Cuma roti murah yang diolesi minyak ketika masa paceklik dan kekurangan pangan di madinah, bahkan mengangkat dan menyampaikan sendiri makanan untuk rakyatnya. Atau seperti khalifah Harun al Rasyid yang memberikan hadiah hingga 100 dinar untuk para penuntut ilmu. Atau seperti khalifah Al Mustanshir membangun madrasah al Mustanshiriyah yang bebas biaya. Atau seperti sultan Nuruddin M Zanki yang membangun madrasah An Nuriyah dengan sarana lengkap dan bebas biaya. Atau seperti khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya hanya dalam waktu 3 tahun. Kalo pemimpin yang diperoleh seperti itu, saya rasa prlu untuk dipertimbangkan.

Lha kalo sekarang…. Ada yang berani memastikan kalo uang rakyat yang 50 T itu bisa menghasilkan pemimpin idaman? Ada? Terlalu berani kalau ada saya rasa. Pokoknya sekarang gini aja –ni pendapat saya pribadi-, karena sepertinya cost tidak sebanding dengan benefit, maka sebagaimana pertimbangan seorang yang rasional, maka sebaiknya kita tinggalkan saja pemilu. Pokoknya ga urusan gitu.

Ngomong-ngomong, kalo sistemnya diganti ja gimana ya? Kita ganti ja ma yang lain, kerajaan atau imamah gitu, kayaknya lebih baik n lebih irit.